Giliran Swiss Akan Terapkan Larangan Kenakan Cadar di Tempat Umum

Anggota parlemen Swiss sedang mempertimbangkan untuk menerapkan larangan mengenakan cadar/burqa di beberapa tempat umum.

Majelis rendah parlemen Swiss memilih 101-77 Rabu kemarin (28/9) untuk melarang cadar seperti burqa yang dikenakan oleh beberapa perempuan Muslim ketika mereka menggunakan angkutan umum atau berurusan dengan pihak berwenang.

Muslimah Bercadar Akan Calonkan Diri Jadi Presiden Prancis

Seorang muslimah Prancis yang memakai cadar - meskipun adanya larangan secara nasional - menyatakan bahwa dirinya ingin mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu Prancis tahun depan.

Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, Kenza Drider mengatakan ia ingin membela hak-hak semua wanita Perancis.

Belanda akan Kenakan Denda Tinggi Bagi Pemakai Burqa dan Cadar

Pemerintah Belanda berencana akan mengenakan denda bagi kaum perempuan yang mengenakan burqa atau cadar di tempat umum. Denda yang akan dikenakan bagi yang melanggar larangan burqa dan cadar, maksimum sebesar 380 euro.

Setelah Siswi, Giliran Guru Muslimah Dilarang Kenakan Jilbab di Azerbaijan

Republik Azerbaijan telah melarang guru-guru wanita Muslim mengenakan jilbab dari di sekolah-sekolah di seluruh negeri.

Ajdar Aghayev, ketua Dewan Pendidikan Azerbaijan, mengatakan larangan itu akan berlaku pada tahun ajaran baru, menambahkan bahwa langkah ini ditujukan untuk "menciptakan kesatuan dalam cara berpakaian guru".

Amnesti Internasional : Turki harus Lakukan Reformasi Dalam Persoalan Jilbab

Lembaga amnesti internasional pada Senin lalu mengatakan bahwa Turki harus terus melakukan reformasi terkait persoalan pluralitas, kebebasan berekspresi dan independensi peradilan.

Sekjen Amnesti internasional Irene Khan mengatakan bahwa mereka akan mengambil sikap terhadap persoalan Jilbab, dan sembari mengatakan bahwa persoalan tersebut terkait dengan kebebasan dalam berekspresi dalam sebuah konferensi di Ankara Turki.

Dia mengatakan bahwa wanita mempunyai hak untuk mengenakan Jilbab dan merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin suasana aman bagi wanita untuk mengenakan hal tersebut tanpa harus menghadapi tekanan atau kekerasan.