Toronto Star: Pelarangan Cadar Melanggar Prinsip Demokrasi

Surat kabar Kanada "Toronto Star" memaparkan posisi mereka terkait muslimah yang mengenakan cadar, yang dilatar belakangi oleh keputusan pelarangan wanita menggunakan cadar mendapatkan akses pelayanan publik di provinsi Quebec Kanada.

Parlemen Perancis Resmi Larang Cadar

Komite Parlemen Perancis pada hari Selasa kemarin (26/1) secara resmi merekomendasikan untuk menerapkan aturan berupa larangan mengenakan Burqa (cadar) di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, transportasi dan angkutan umum.

Mahasiswi Kairo Kenakan Masker Bedah Supaya Bisa Ikut Ujian

Mahasiswi berniqab di Mesir melanjutkan perlawanannya terhadap larangan mengenakan niqab (cadar) saat ujian yang diberlakukan pemerintah Mesir. Para mahasiswi di Universitas Kairo, mengenakan masker yang biasa digunakan oleh para dokter saat melakukan pembedahan, sebagai ganti cadar yang dilarang oleh pemerintah Negeri Piramid itu.

Musim Panas di Tunis, Operasi Anti Jilbab Sementara Ditiadakan

Kamis, 12/07/2007 11:35 WIB

“Selama musim panas tahun ini, saya bebas beraktifitas dan berjalan di mana-mana, tanpa ada pemeriksaan aparat keamanan seperti yang sudah-sudah dan telah disiapkan pemerintah untuk memeriksa para pemakai jilbab. ”

Seperti itulah ungkapan salah satu Muslimah berjilbab di Tunisia. Mereka adalah para pekerja Muslimah di sejumlah negara Teluk dan Eropa yang menikmati liburan musim panasnya dengan pulang ke kampung halaman untuk melepas rindu.

Seorang perempuan Tunis, Ummu Laila, yang pulang dari salah satu negara Teluk mengatakan, “Pemerintah Tunis meringankan tekanan terhadap para pemakai jilbab sepanjang bulan-bulan liburan agar orang-orang seperti kami bisa menikmati liburan dan negara bisa mendapat masukan dari uang hasil pekerjaan kami di negara lain. ”

Ia lalu bercerita bagaimana tekanan yang dilakukan pemerintah Tunis terhadap perempuan berjilbab di hari-hari sebelumnya. Ia menyebutkan, aparat keamanan melakukan pemeriksaan sampai di bis-bis umum. “Hanya dengan salah satu di antara kami yang memakai jilbab menaiki kereta api atau bis umum, tidak lama kemudian akan datang aparat keamanan yang meminta kami melepaskan jilbab. Bila kami menolak ia akan menangkap dan membawa kami ke kantor polisi untuk diinterogasi karena sikap kami dianggap melanggar undang-undang. ”

Ada pula seorang muslimah bernama Nur usia 29 tahun. Ia masih duduk di kelas 3 SMU, secara kritis ia mengatakan, bagaimana pemerintah sangat pragmatis menyikapi masalah jilbab. “Masalah kelonggaran dan pengetatan peraturan itu ternyata sangat tergantung dengan pemasukan uang atau agar mereka yang datang dari luar Tunis tidak menceritakan berita miring tentang Tunisia saat pulang ke tempat bekerja di luar negeri. ” (na-str/iol)

Source : http://www.eramuslim.com/berita/dunia/musim-panas-di-tunis-operasi-anti-jilbab-sementara-ditiadakan.htm

Kandidat Presiden Perempuan Pertama India Tersandung "Kerudung Invasi"

Kamis, 21/06/2007 11:30 WIB

Warga Muslim di India menuntut gubernur negara bagian Rajasthan untuk minta maaf atas pernyataannya yang dinilai provokatif dan menyinggung perasan warga Muslim.

Pratibha Patil nama gubernur itu, yang juga dicalonkan sebagai kandidat presiden oleh dari United Progressive Alliance (UPA)-aliansi partai yang saat ini berkuasa di India-membuat warga Muslim India marah karena mengatakan bahwa kaum perempuan Hindu mulai mengenakan kerudung hanya setelah kaum Mughal berkuasa di India.

Pernyataan itu diungkapkan Patil saat memberikan keterangan pers di Udaipur akhir pekan kemarin. Saat itu ia mengatakan, "Kerudung dikenalkan untuk melindungi mereka dari serbuan orang-orang Muslim. "

Menurut Patil, kaum perempuan India sekarang sudah maju dan sudah seharusnya meninggalkan tradisi mengenakan kerudung. "Saat ini, kaum perempuan sudah maju di berbagai bidang, kita selayaknya secara moral mendukung dan mendorong mereka dengan meninggalkan praktek-praktek semacam itu, " ujar Patil.

Anggota parlemen India dari Majlis-e-Ittehaddul Muslimin (MIM) Asaduddin Owaisi, langsung bereaksi mendengar pernyataan Patil dan menggelar konferensi pers di Hyderabad-kota yang mayoritas penduduknya Muslim-pada Rabu (20/6).

Dalam konferensi pers itu, Owaisi meminta Patik segera memberikan klarifikasi dan menarik pernyataannya. Jika tidak, MIM akan menarik dukungannya terhadap Patil dalam pemilihan presiden India mendatang.

"Kami sangat terkejut dengan pernyataannya. Ia harus segera mengklarifikasi dan menarik pernyatannya yang kontroversial itu. Jika tidak, ia akan kesulitan mendapatkan dukungan dari MIM sebagai presiden perempuan pertama di India, " tandas Owaisi seperti dilansir Indo-Asian News Service.

Sekretaris Jenderal Ulema-i-Hind Mehmood Madani juga menuntut Patil menarik ucapannya dan minta maaf.

Sementara Sekretaris All India Muslim Personal Law Board Abdur Rahim Qureshi mengatakan, pernyataan-pernyataan Patil menunjukkan ketidaktahuannya akan sejarah India. Menurut Qureshi, mengenakan kerudung sudah menjadi tradisi kaum perempuan Hindu sejak lama, jauh sebelum kedatangan penguasa Muslim.

"Mereka biasa mengenakan kerudung saat keluar rumah dan ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih tua, sebagai tanda hormat mereka, " tukas Qureshi.

Pakar sejarah BP. Sahu mengungkapkan hal serupa. Ia menyatakan, banyak orang yang tidak sadar akan sejarah bahwa kerudung sudah dikenakan kaum perempuan India sejak awal munculnya masyarakat India.

Menurut Sahu, kaum perempuan di India sudah mengenakan kerudung sejak awal abad ke-13, tiga abad sebelum kedatangan kaum Mughal. Ia juga mengatakan, mengenakan kerudung adalah tanda penghormatan pada orang-orang yang lebih tua.

"Pemikiran bahwa mengenakan kerudung adalah akibat dari invasi kaum Mughal, merupakan pemikiran yang ditanamkan oleh kalangan sejarawan Inggris, " kata Sahu.

Kecaman atas pernyataan Patil juga dilontarkan oleh Presiden Jamaat-e-Islami Muhammad Salim. Ia mengingatkan pernyataan tersebut bisa memicu kekerasan.

"Pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab semacam itu bertolak belakang dengan martabat dan jabatan terhormat seorang gubernur, karena pernyataan itu bisa memicu rasa permusuhan di tengah masyarakat dan sangat membahayakan hubungan yang harmonis di masyarakat, " ujar Salim.

Jumlah warga Muslim di India saat ini diperkirakan sekitar 140 juta orang. India menjadi negara ketiga setelah Indonesia dan Pakistan, yang jumlah penduduk Muslimnya paling banyak di dunia. (ln/iol)

Source : http://www.eramuslim.com/berita/dunia/kandidat-presiden-perempuan-pertama-india-tersandung-quot-kerudung-invasi-quot.htm