Untuk Pertama Kalinya Norwegia Tunjuk Muslim Menjadi Menteri

Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg telah menunjuk seorang wanita Muslim sebagai bagian dari pemerintahannya selama reshufle kabinet minggu ini.

Hadia Tajik, 29 tahun, warga keturunan Pakistan, diangkat pada hari Jumat lalu sebagai menteri kebudayaan Norwegia.

Hadia telah menjadi Muslim pertama yang menjadi anggota kabinet serta menteri termuda yang pernah ada di negara Skandinavia.

Pemimpin Sayap Kanan Perancis Serukan Larangan Jilbab dan Kupluk Yahudi

Pemimpin sayap kanan Perancis Marine Le Pen Jumat kemarin (21/9) untuk melarang pemakaian jilbab dan kupluk Yahudi di masyarakat Perancis, sehingga menambah ketegangan agama yang dipicu oleh kartun Nabi Muhammad.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Le Monde Pen, Le menyerukan penutp kepala berdasarkan agama harus dilarang di toko-toko, di angkutan umum dan di jalanan.

Sekolah Katolik di Filipina Akhirnya Izinkan Siswi Muslim Kenakan Jilbab

Setelah menuai kritikan dan kecaman, akhirnya sebuah SMA Katolik Filipina membatalkan keputusan sebelumnya untuk melarang jilbab dikenakan di sekolah karena dianggap merusak kebebasan beragama pelajar Muslim.

“Membolehkan siswi muslim untuk mengenakan jilbab bukan keputusan yang mudah atau dilakukan dalam semalam,” kata Anne Piccio, dekan sekolah Pilar College of Business Administration, The Daily Inquirer Filipina melaporkan pada hari Selasa kemarin (18/9).

Maskapai Penerbangan Turki Mulai Pekerjakan Pramugari Berjilbab

Turkish Ground Service, kemitraan antara Turkish Airlines (THY) dan Havas, secara resmi telah mulai mempekerjakan pramugari yang mengenakan jilbab, situs Aiporthaber.com melaporkan.

Dua pramugari dengan seragam khusus mengenakan jilbab yang disesuaikan telah mulai bekerja beberapa hari lalu dalam penerbangan Turkish Ground Service.

Proposal AKP Turki untuk Penggunaan Jilbab di Layanan Publik Ditolak Kubu Oposisi

Proposal dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang bertujuan untuk memberikan kebebasan memakai jilbab di ruang publik sebagai bagian dari pasal tentang “hak untuk masuk ke pelayanan publik,” belum diterima di Komisi Konsiliasi Parlemen Konstitusi.

Setelah keberatan dari partai oposisi, AKP kemudian merevisi proposal tersebut, tetapi AKP berharap bisa membawa kembali masalah ini ke agenda dalam pasal yang lain.